area

Jakarta—kota yang kita cintai dengan segala ketersediaan fasilitas, kemudahan, bahkan kemunafikannya—ini genap mencapai usia 483 pada 22 Juni 2010. Di kota inilah semua geliat kehidupan masyarakat bertumpu. Segala yang Anda butuhkan ada di kota ini; pusat perbelanjaan, hiburan kelas dunia, dan gaya hidup metropolis.

Sayang di balik itu semua, masih banyak kekurangan yang menyertainya. Banyak pembenahan dan janji yang belum terealisasi. Monorail, waterbay, Ruang Terbuka Hijau, Banjir kanal timur, pemukiman di bantaran kali, revitalisasi Kota Toea, bike lane, dan program uji emisi adalah sedikit dari banyak program yang masuk kategori "unfinished stories". Tanpa tendensi memojokkan, kami ingin menyegarkan kembali ingatan Pemprov DKI akan janji dan rencana yang pernah diikrarkan tapi belum juga terealisasi. Demi Jakarta yang nyaman, demi Ibukota yang tertib.

Selamat ulang tahun Jakarta, semakin maju dan tetap kami tunggu realisasi janjimu!

Banjir Kanal Timur
[photo1]

Banjir Mengalir Sampai Jauh

Pembangunan megaproyek Banjir Kanal Barat yang dilanjutkan dengan Banjir Kanal Timur sejatinya bisa menjadi jawaban atas keluhan the Jakartans yang saban tahun pusing gara-gara banjir. Rampung dengan Banjir Kanal Barat, pembangunan Kanal Banjir Timur (BKT) yang menyedot dana Rp4,9 triliun ini sendiri dimulai sejak pemerintahan Gubernur Sutiyoso, tepatnya pada 2003. Diharapkan, dengan adanya BKT, sekitar 15.401 ha daerah DKI terbebas dari banjir. Selain itu, BKT juga diharapkan mampu mengurangi 13 kawasan rawan banjir, menjadi prasarana konservasi air, prasarana transportasi air untuk pengisian air tanah, sumber air baku, serta motor pertumbuhan wilayah timur dan utara dengan nuansa water front. Khusus di Muara Kanal sekitar Marunda, akan pula dimanfaatkan untuk dermaga bagi kapal-kapal niaga guna membantu arus perdagangan keluar-masuk Jakarta. Rencananya, Kanal Banjir Timur sepanjang 23,5 km yang melintasi 13 kelurahan melalui Jakarta Timur dan Jakarta Utara—menampung 5 aliran kali di wilayah tersebut—direncanakan dapat beroperasi awal 2010. Tapi, sayang, hingga kini pembangunannya masih berjalan dan belum bisa dipastikan kapan benar-benar rampung. Let see, apakah akan selesai dan berhasil mengurangi banjir secara signifikan?

PR!
Perhatian, dukungan penuh, dan kerja keras Pemerintah DKI Jakarta menjadi satu-satunya PR besar penyelesaian proyek ini. Dan, kepastian kapan pembangunan Banjir Kanal Timur selesai, sebab banjir tak pernah bisa menunggu. Selain itu, kenyataannya banyak lahan areal kanal yang masih tersandung masalah pembebasan; masih ada tanah berstatus tidak jelas atau dalam sengketa kepemilikan. Lekas selesaikan!

Apa mereka bilang?

Menurut saya BKT sudah efektif, walaupun belum lama ini masih terjadi banjir namum tidak separah sebelum adanya BKT. Hanya yang perlu disoroti adalah ketepatan waktu dari target awal pengerjaan.
(Indra, 29, Kameramen)

Jalur Sepeda
[photo2]

Janji berbuah janji

Kabar pembangunan sarana khusus pengguna sepeda di Jakarta sebenarnya sudah tersiar beberapa tahun belakangan, tepatnya saat maraknya kampanye penggunaan sepeda ke kantor. Sayang, sampai saat ini belum juga ada realisasinya. Dari berbagai sumber disimpulkan bahwa rencana pembangunan jalur sepeda yang dilakukan pemerintah kota administrasi nampaknya belum sepenuhnya mendapat dukungan Pemprov DKI. Pasalnya hal itu sampai saat ini masih dalam tahap kajian dan belum direalisasikan melalui penetapan anggaran.

Harus diakui, untuk membangun jalur sepeda di kota yang kepalang padat dengan kendaraan bermotor dan terbatasnya areal bukan hal yang enteng. Butuh fasilitas pendukung untuk menyempurnakan penerapan fasilitas ini, mulai dari parkir sepeda, bicycle path atau jalur khusus sepeda, bicycle lane atau lajur sepeda yang dibuat dengan membagi jalan yang sudah ada, bicycle rute, hingga soal penempatan sejumlah tanda dan rambu-rambu yang harus diikuti pengguna sepeda. Padahal sejatinya, keberadaan jalur sepeda ini bisa sangat efektif mengurangi  dampak negatif perkotaan, dari mulai kemacetan lalulintas dan polusi udara. Hmm, kapan, yah, Pemprov DKI akan tergerak. Malah, pernah mengisyaratkan hanya akan membangun jalur sepeda setelah jumlah pengguna sepeda mencapai 1 juta orang.

PR!
Mulai tunjukan inisiatif mewujudkan janji. Undang investor swasta untuk ikut andil dalam pembiayaan.

Apa mereka bilang?
"Kayaknya nggak mungkin terlaksana. Monorail saja nggak kelar-kelar. Belum lagi lebar jalan cuma seucrut gitu mau dibagi sama mobil, motor, dan sepeda? Nggak mungkin. Percuma membuat rencana-rencana yang too good to be true karena di Jakarta ini, dengan kondisi jalan, karakter orang-orang, dan sebagainya sangat tidak memungkinkan untuk membuat jalur khusus, apalagi sepeda yang cuma dipakai segelintir orang. mungkin 30 tahun lagibaru bisa terealisasi. Itu pun dengan menambah jalan layang dan STOP membeli mobil baru." (Lisa, 28, Editor)

Jakarta Waterway
[photo3]

Tersingkir Gara-gara Sampah

Memanfaatkan aliran sungai yang membelah-belah Jakarta, wahana transportasi ini diresmikan penggunaannya pada 6 Juni 2007 oleh Gubernur DKI saat itu, Sutiyoso. Saat peresmian, 2 kapal (Kerapu I dan Kerapu II) dengan kapasitas 25 orang dicobakan menyusuri 'dermaga' Halimun–Dukuh Atas di sepanjang aliran Sungai Ciliwung yang membelah kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Rencana semula, moda transportasi yang saat itu beroperasi pada akhir pekan, pkl. 02.00 dan pkl. 14.00, ini akan memanjang hingga ke Muara Angke. Sayang, sekarang, wahana tranportasi ini tinggal kenangan. Banyak kendala yang mengganjal penerapan angkutan umum yang sejatinya bisa jadi solusi kemacetan di Jakarta. Kurangnya dukungan Pemkot, bangunan liar di sepanjang aliran sungai, sampah, juga kedangkalan sungai menjadi sedikit dari banyak masalah yang mengganggu dan akhirnya mematikan transportasi ini.

PR!
Tertibkan penghuni bangunan liar di bantaran sungai. Hijaukan kembali pinggiran sungai. Dan, yang paling penting bersihkan sampah-sampah.

Apa mereka bilang?
"Pengelola dan Pemprov bisa disalahkan, tapi nggak boleh menutup mata juga kalau masih banyak penduduk dan industri di Jakarta yang tidak jaga kebersihan sungai. SAlah semua orang. Tanggung jawab semua orang." (Asri Wulandari, 29, Praktisi PR)

Jakarta Monorail
[photo4]

Masih Hanya Tiang dan Tiang

Monorail bisa jadi salah satu alternatif solusi mengatasi kemacetan Jakarta paling efektif. Kabar perencanaan pembangunan monorail di Jakarta santer terdengar sejak 2004. Pembangunan pilon-pilon penyangga lintasan 'kereta rel tunggal' di beberapa lintasan wilayah Jakarta sejak itu sempat membangun rasa optimistis publik bahwa moda transportasi umum ini bakal terwujud. Sayang, hingga sekarang, 2010, hingga Jakarta berganti gubernur, dan hingga the Jakartans sudah lelah menunggu terealisasinya monorail. Janji tinggal janji. Sejak 2008 hingga kini, PT Jakarta Monorail selaku developer proyek ini resmi menelantarkan proyek ini. Dulu, rencananya akan ada 2 jalur lintasan monorail meliputi Semanggi-Casablanca-Kuningan-Sudirman-Karet-Semanggi (lintasan hijau) dan Kampung Melayu-Casablanca-Karet-Tanah Abang-Roxy-Mall Taman Anggrek (lintasan biru). Kabar punya kabar, kendala finansial, kurangnya modal, serta bergonta-gantinya konsorsium developer dan teknologi menjadi alasan terlantarnya proyek ini. MTrans (Malaysia, 2003), Singaporean-led Omnico (Singapura, 2003), ROTEM (Korea, 2004), PT Bukaka Teknik Utama, PT INKA, and Siemens Indonesia (2005), hingga PT Jakarta Monorail terhitung pernah menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek sepanjang 27.8 km ini. Dengar punya dengar, kabarnya proyek ini akan dilanjutkan. Masih mau menunggu, ‘kan?

PR!
Fokus dan tambah modal. Yakinkan investor asing bahwa proyek ini akan berhasil. Biar bagaimanapun proyek ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta.

Apa mereka bilang?
"Pemda DKI belum siap untuk bangun monorail dari segi dana dan teknologi. Ambil pelajaran saja dari permasalahan kereta Jabodetabek. SAmpai saat ini belum bisa dirasakan nyaman sama penggunanya. Kalau masih perlu diterusin atau nggak, menurut gue perlu sih untuk menciptakan solusi alternatif transportasi yang terlanjur semrawut." (Deden Safrudin, 30, Pegawai BUMN)

Pemukiman Kumuh Bantaran Kali
[photo5]

Mati Satu Tumbuh Seribu

Tak bisa dipungkiri, tingginya tingkat urbanisasi, minimnya lahan layak huni, juga kerasnya persaingan hidup menjadi alasan utama mekarnya pemukiman kumuh di Jakarta. Keberadaan permukiman di sungai di Jakarta sudah ada sejak 40-50 tahun lalu. Rumah-rumah itu dibangun para pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tapi kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk membeli atau bahkan menyewa rumah “layak”. Pilihan satu-satunya adalah membangun rumah dan tinggal di tepi sungai yang notabene tidak bertuan. Para penghuni di tepi 13 sungai di Jakarta diperkirakan mencapai 1 juta orang yang kebanyakan dari kalangan masyarakat ekonomi lemah. Sejatinya, tinggal di tepi sungai memiliki risiko tinggi. Bahaya banjir dan sanitasi yang jauh dari layak menjadi ancaman yang kadang sudah tidak dipikirkan lagi. Menghadapi situasi ini, Pemerintah Jakarta sudah sejak lama mencanangkan pembenahan, penertiban, dan relokasi pemukiman kumuh. Namun, nyatanya tak kunjung terealisasi. Ada  banyak faktor yang harus diperhatikan, mulai proses pemindahan hingga persiapan 'tempat baru' yang akan dijadikan hunian. Merebaknya pemukiman pinggir kali merupakan gambaran betapa Pemerintah DKI Jakarta sejak dulu tidak memiliki konsep dan program penataan dan pengelolaan sungai yang baik. Pemerintah kerap membiarkan pembangunan rumah di kawasan tersebut hingga akhirnya memadat. Kini, upaya relokasi permukiman liar di sepanjang bantaran sungai menjadi salah satu kendala pemerintah dalam melaksanakan normalisasi sungai-sungai di Jakarta.

PR!
Perlu komitmen dan koordinasi yang kuat antardepartemen, Pemprov DKI Jakarta, dan kesadaran warga masyarakatnya sendiri. Relokasi permukiman pinggir sungai di Jakarta harus dilakukan dengan memberdayakan masyarakat yang tinggal di bantaran tersebut secara manusiawi. Menyediakan tempat yang lebih layak seperti rusunami atau rusunawa.

Apa mereka bilang?
"Pemerintah memang belum sempat merealisasi secara keseluruhan karena terlalu sibuk mengurus kepentingan partai masing-masing. Dan, itu tetap menempatkan mereka di posisi elite; tak tersentuh, tak menjamah, tak punya niat. Jadi, sudah saatnya orang-orang yang berpengaruh di dunia maya turun ke jalan untuk memaksa Pemerintah bergerak secepatnya." (Abah Nicko, 32, CEO Stolen.co)

Kawasan Hijau Dalam Kota
[photo6]

Belum jadi prioritas

Menimbang kualitas udara di Jakarta belakangan ini, rasanya tak salah bila kota ini menempati peringkat ketiga di dunia—setelah Meksiko City dan Bangkok—untuk kategori kota terpolusi. Sebuah prestasi? Ya, prestasi menyedihkan. Tak pelak situasi ini menuntut adanya upaya untuk memperbaiki atau paling tidak mengurangi tingkat pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor, efek rumah kaca, juga pabrik. Apa yang dilakukan? Beragam kampanye peduli lingkungan hidup sudah dilakukan, salah satunya pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tuntutan keberadaan fasilitas ini menjadi suatu keharusan, utama untuk menekan tingkat polusi udara di Jakarta. Fakta yang diungkapkan para pakar lingkungan hidup menyatakan minimnya keberadaan RTH di Jakarta menyebabkan sekitar 80% udara di Jakarta dipenuhi gas beracun. Fakta lainnya, 30% pekerja di Jakarta mengalami gangguan kejiwaan dengan gejala sering pusing akibat terlalu banyak menghirup udara terpolusi.

Sejatinya, RTH sendiri merupakan amanat dari UU Pengembangan Kawasan Perkotaan No. 26/2007 yang salah satu unsurnya adalah bahwa dalam kawasan perkotaan harus tersedia RTH sebesar 10% dari RTH privat dan 20% dari RTH publik. Pemprov DKI sendiri pernah menargetkan memiliki RTH seluas 13,9% dari wilayah Jakarta, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010. Melihat bukti-bukti serta urgensi pengadaan RTH tak heran bila banyak unsur masyarakat yang mengusulkan pemerintah Jakarta untuk membangun RTH dan mengeluarkan kebijakan yang setengah memaksa masyarakat Jakarta untuk turut terlibat dalam menghijaukan kota mereka.

Tapi, apa yang terjadi? Pemkot menanggapi dengan setengah-setengah. Sejumlah titik kawasan di kota ini memang dibidik untuk pembangunan RTH, tapi penanganannya belum serius. Pembangunan RTH di sejumlah tempat berlangsung sangat lambat seolah tak ada kepastian penyelesaian. Lihat saja di kawasan Jln. Jend. Sudirman. Dua lokasi bekas SPBU di kiri-kanan jalan dibiarkan terlunta-lunta hingga kini.

PR!
Keluarkan kebijakan yang 'memaksa' setiap lapisan masyarakat untuk turut serta dalam upaya 'menghijaukan' kota. Wajibkan para pengusaha atau developer bangunan mall, perumahan, perkantoran, dan lain-lain untuk menyediakan RHT sedikitnya 20% dari total kawasan yang dibangun.

Apa mereka bilang?
"Usaha Pemprov DKI mengembalikan lahan itu ke fungsi semula sebagai jalur hijau (paru-paru kota) sudah bagus. Tapi, kalau gue lihat, seharusnya Pemprov juga mengurusi masalah jalur hijau yang ada pedagang kaki limanya dan yang ada bangunannya, apalagi bangunan yang ada IMB-nya. Kenapa IMB bisa keluar, itu pertanyaannya." (Eko Prihayanto, 30, Karyawan Swasta)

Uji Emisi
[photo7]

Masih sebatas stiker

Satu lagi kampanye program peduli lingkungan yang pernah didengungkan Pemkot Jakarta. Sayang, kampanye penggalakkannya kerap timbul-tenggelam. Mulanya, sejak diterapkan sekitar 2005, merujuk pada Perda No. 2/2005, Pemerintah gencar menggalakkan program ini. Sejumlah titik lokasi uji emisi dibangun. Penerapan zona berstiker, uji emisi gratis, serta teguran-teguran simpatik juga dilakukan dalam mendukung program ini. Tapi semakin ke sini? Ya, hilang begitu saja. Kelemahan penggiatan program ini adalah kelemahan upaya sosialisasi, penyadaran, dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya uji emisi. Terbukti banyak warga yang mengaku tidak mengetahui adanya kewajiban uji emisi untuk kendaraan bermotor di kota ini. Kelemahan lainnya juga ada pada transparansi proses uji emisi tersebut. Apalagi, mengingat belum adanya peralatan dan sistem standar untuk uji emisi.

Efektivitas pengawasan yang akan dilakukan aparat Pemprov DKI dalam hal uji emisi ini juga perlu dikhawatirkan. Meski sudah memiliki kartu tanda lulus uji emisi belum tentu kendaraan yang bersangkutan betul-betul lulus uji emisi. Siapa yang bisa membuktikan bengkel-bengkel itu akan berlaku jujur dalam melakukan uji emisi. Padahal, kalau melihat tingkat polusi udara di Jakarta, seharusnya program uji emisi ini sudah harus dijalankan dengan intensif. Tujuannya adalah menekan tingkat kadar polutan di udara akibat emisi kendaraan bermotor. Terbukti, berkat sosialisasi uji emisi yang digelar sejak akhir 2009 lalu Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengklaim sepanjang 2009 lalu, polusi udara di DKI Jakarta yang disebabkan oleh kendaraan bermotor mengalami penurunan mencapai 68 persen. Nah, apakah kendaraan Anda sudah melewati proses uji emisi?

PR!
Perbanyak titik pengujian emisi, bila perlu gratiskan. Uji emisi diberlakukan untuk semua kendaraan bermotor. Perlu ada tindakan tegas bagi semua kendaraan bermotor yang belum melakukan uji emisi. Bila perlu kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi dilarang beroperasi. Perlu kerja sama dengan pihak bengkel kendaraan bermotor bahkan agen tunggal pemegang merek (ATPM) untuk ikut membantu pelaksanaan uji emisi.

Apa mereka bilang?
"Begini, ada nggak program Pemerintah yang benar-benar serius dijalankan? Gitu aja. Kalau memang mau program itu benar-benar berjalan, mental SDM Pemerintah harus 'dibenerin'. Mesti berdasarkan inisiatif demi rakyat." (Anindya Setiowati, 28, Karyawan Swasta)

Revitalisasi Kota Tua
[photo8]

Kotaku sayang, kotaku malang

Menyaksikan bangunan-bangunan tua di kawasan Jakarta Kota nyatanya memberikan suguhan pemandangan yang menyenangkan sekaligus rekaman sejarah yang berharga. Tahukah Anda bahwa di wilayah ini terdapat 284 unit bangunan kuno. Sebanyak 23 bangunan di antaranya milik BUMN, dan enam bangunan milik Pemprov DKI. Sedangkan sisanya, 255 bangunan milik instansi swasta dan perorangan. Saking menariknya, Kota Tua sebagai kawasan yang khas dengan keotentikan bangunan dan nuansa tempo doeloe ini banyak dijadikan objek wisata sekaligus buruan para pelakon sinematografi. Namun demikian, umumnya bangunan tua, bila hanya dikagumi tanpa dikonservasi, tetap saja akan hancur dan hilang ditelan masa.

Nah, melihat potensi wisata dan sejarah yang begitu besar di kawasan Kota, Jakarta, ini tak heran jika sudah sejak lama banyak pihak yang menuntut Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk merencanakan program pengelolaan dan pelestarian kawasan ini. Dari berbagai sumber diketahui bahwa rencana merancang dan merevitalisasi Kota Tua sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan. Pembangunan kembali kawasan itu telah dicanangkan sejak 1973, namun belum ada hasil nyata. Layaknya, gelombang pasang-surut, kegairahan rencana membangun Kota Tua pun muncul dan tenggelam. Pada 2005 silam, rencana penataan kembali kawasan Oud Batavia (Kota Tua Jakarta) menghangat kembali. Bahkan, kabarnya, pada 2008, Pemprov DKI telah menganggarkan Rp110 miliar untuk tahap awal revitalisasi Kota Tua ini. Sayang, hingga kini realisasinya belum maksimal. Kawasan Kota Tua Jakarta tetap dalam kondisi yang memprihatinkan; kumuh dan tak sedap dipandang. Nah, 2010 ini gembar-gembor rencana itu hadir lagi. Bahkan, tahun ini direncanakan sebagai tahun pencarian kerangka desain pembenahan Kota Tua dan 2011 sebagai tahun pelaksanaan pembangunan kawasan terpadu Kota Tua sebagai kawasan warisan budaya leluhur. Entah kapan rencana ini benar-benar terealisasi. Mungkin setelah gedung-gedung itu benar-benar hilang?

PR!
Gencarkan kampanye revitalisasi. Ajak semua pihak untuk terlibat. Undang investor swasta untuk urun andil membangun kawasan ini. Ketatkan pengawasan dan pemeliharaan bangunan-bangunan tua agar tidak menjadi tempat tinggal dan tidur gelandangan dan pengemis.

Apa mereka bilang?
"Seharusnya gedung-gedung tersebut dapat direstorasi, bukannya malah dihancurkan dan membangun gedung-gedung baru yang terkesan tasteless dan malah membuat kawasan kota tua yang bersejarah jadi tampak semrawut. Sedih sekali ketika berkunjung ke kota Penang, Malaysia. kenapa mereka bisa mengkonservasi George Town dengan sangat baik. Gedung-gedung tua bersejarah tetap terawat dengan baik, hingga ditetapkan sebagai Unesco World Heritage City.Rencana pembangunan Jakata Kota Tua hingga kini hanya menjadi wacana, mengapa pemerintah kita tidak bisa mencontoh negara tetangga? Toh, untuk kepentingan devisa negara juga."(Aksara Sophiaan,30, Editor in Chief)

483 Tahun Jakarta & Masih Berbenah
[photo9]

Tepat 22 Juni 2010 ini, kota tersayang kita ini merayakan hari jadinya yang ke-483. Bukan usia belia lagi. Seiring waktu, kemajuan teknologi, dan dinamika masyarakatnya, Jakarta tampil sebagai megapolitan yang hadir sebagai wahana segala hajat hidup penghuninya. Segala ada di Jakarta. Segala dibangun di Jakarta.

Nah, soal pembangunan di Jakarta. Kenyataannya, sampai detik ini masih banyak proyek pembangunan fasilitas umum di Jakarta yang  tak kunjung rampung, terabaikan, dibiarkan terbengkalai, bahkan tak jelas statusnya. Janji manis pemerintah kota hanya tinggal janji manis. Sejumlah pembangunan sarana umum terbengkalai. Alasannya? Beragam.

Padahal, seiring kemajuan dan perkembangan Jakarta sebagai kota megapolitan sekaligus ibu kota Indonesia, dengan dinamika penduduk yang beragam ada banyak fasilitas yang harus dibangun. Fasilitas umum ditambah. Sarana dan prasarana umum mesti dikembangkan. Semuanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang berstatus 'the Jakartans' yang menggantung harapannya di kota ini. Kita tentu tak berharap di balik gemerlapnya Jakarta, saban tahun masyarakatnya merana karena banjir. Di balik mewahnya Jakarta, masyarakatnya hidup dalam gunungan sampah dan polusi. Di balik 'mobile-nya' Jakarta, kendaraan sudah tak ada jalan lagi. Dan, di balik modernnya Jakarta, masyarakat hidup dalam penantian hampa.

Kita tengok fakta yang ada. Rencana pembangunan monorail tak kunjung usai, padahal pemda sudah harus memikirkan solusi transportasi umum dan lalu lintas Jakarta yang kian hari kian parah. Sampah masih jadi isu utama, sayang keberadaan TPS dan TPA saat ini kurang memadai. Banjir juga masalah yang tak kalah pelik di Jakarta, tapi pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) belum juga usai. Itu baru sedikit proyek 'janji' pemda yang masih ditunggu buktinya.